Penyebab Maraknya Kasus Santri Dicabuli Dekat Lingkungan Ponpes
Penelitian ini bermaksud menjawab duet pertanyaan tercantol (Marital Rape) Pemerkosaan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari UU No 12 Tahun 2022 Tentang Delik Kekerasan Seksual Dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertama, Pengaturan tiorem terhadap pemerkosaan nan dilakukan dalam perkawinan (marital rape) dekat Indonesia pula kedua, Adapun Hasil mengenai eksperimen ini pelukis menyarikan bahwa: Pertama, Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam perintah pidana umum Indonesia, yaitu KUHP belum ada pengaturannya. KUHP yang berlaku sekarang belaka mengatur megenai perkosaan nan dikenal sebagai umum, yakni perkosaan nan timbul dekat luar hubungan perkawinan seperti mana diatur pada Pasal 285 KUHP, gangbang sehingga perkosaan dalam perkawinan (marital rape) tidak bisa dikatakan serupa tindak pidana perkosaan, lamun perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dapat dikategorikan bagai cacat satu bangun kekejian erotis yang tepat dalam lintup rompok tangga, shemale seperti mana diatur dalam Pasal 4 artikel (2) UU TPKS "Kekerasan dalam Rumah Tangga" bersama Pasal 8 UU PKDRT "Melarang Kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga". Kedua, Terkait via denda serupa perkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang bukan melambangkan bagian tindak pidana perkosaan seperti mana diatur pada Pasal 285 KUHP, bahwa konsekuensinya mengenai istri sebagai korban tidak bisa mengadukan karakter dalam keadaan ini suami bersama fitnahan perkosaan. Seandainya saja bisa maka dalam penyelesaian perkaranya buat dalam metode serupa tindak pidana penyiksaan, nan dapat diancam beserta Pasal 351, 354,pula 356 andaikan mengacu pada KUHP. Selain itu penggarap perkosaan dalam perkawinan (marital rape) serta dapat dijatuhi denda kriminalitas sesuai tambah tulisan nasib Pasal 6 bagian (b) UU TPKS lalu Pasal 46 UU PKDRT.
