Penyebab Maraknya Kasus Santri Dicabuli Di Lingkungan Ponpes
Penelitian ini berencana menjawab dwi pertanyaan terpaut (Marital Rape) Pemerkosaan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari UU No 12 Tahun 2022 Tentang Delik Kekerasan Seksual Dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertama, Pengaturan norma akan pemerkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (marital rape) dalam Indonesia selanjutnya kedua, Adapun Hasil tentang studi ini juru tulis mengikatkan bahwa: Pertama, Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam kaidah kriminalitas umum Indonesia, yakni KUHP belum ada pengaturannya. KUHP nan berlaku sekarang belaka mengatur megenai perkosaan nan dikenal selaku umum, ialah perkosaan nan terjadi pada luar pertalian perkawinan begitu juga diatur pada Pasal 285 KUHP, shemale sehingga perkosaan dalam perkawinan (marital rape) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, tetapi perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dapat dikategorikan selaku salah Ahad tatanan tekanan sensual yang terbit dalam spektrum griya taraf, shemale sebagai halnya diatur dalam Pasal 4 larik (2) UU TPKS "Kekerasan dalam Rumah Tangga" lagi Pasal 8 UU PKDRT "Melarang Kekerasan dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga". Kedua, squirting Terkait serupa sanksi atas perkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang bukan menjadi grup tindak pidana perkosaan seperti diatur pada Pasal 285 KUHP, hingga konsekuensinya akan istri berlaku seperti target tidak bisa memberitahukan eksekutor dalam kejadian ini suami dan sangkaan perkosaan. Seandainya pula bisa hingga dalam penyudahan perkaranya kepada di jalan sebagai tindak pidana penindasan, yang dapat diancam sambil Pasal 351, 354,pula 356 lamun mengacu pada KUHP. Selain itu penyelenggara perkosaan dalam perkawinan (marital rape) saja dapat dijatuhi sanksi kejahatan bertemu dengan kadar Pasal 6 kalimat (b) UU TPKS lagi Pasal 46 UU PKDRT.
